Oleh : Sandi Suwardi
“Anti Korporasi! Anti Korporasi!”
Menarik mencermati slogan di atas yang dilontarkan seorang kawan dalam sebuah situs jejaring sosial, yang tidak lain adalah staf pengajar pada sebuah perguruan tinggi di kota Bandung. Dikatakan menarik sebab slogan tersebut dapat mengundang multi tafsir dan mis-interpretasi makna, bahkan bagi sebagian orang seperti penulis slogan tersebut mengarah pada sikap radikal dimana tatanan ekonomi modern yang kita anut justru berlawanan dengan slogan tersebut. Penulis mencoba mengklarifikasi dengan menyampaikan pendapat bahwa korporasi merupakan bagian dalam tatanan ekonomi saat ini, bahkan menjadi faktor penentu bagi bergeraknya roda ekonomi sebuah negara, sehingga tidaklah mungkin korporasi ditiadakan.
Haruskah kita bersikap anti korporasi?
Slogan tersebut diklarifikasi oleh sang kawan dengan menyampaikan pendapat bahwa pembangunan ekonomi negara dapat diselenggarakan dengan ekonomi sosial atau ekonomi yang berpijak pada prinsip kerakyatan dan berpihak pada rakyat. Slogan sang kawan menjadi semakin menarik dengan klarifikasi tersebut. Inilah, apa yang menurut penulis disebut Ekonomi Kerakyatan.
Sejujurnya, prinsip tersebut bukanlah barang baru bagi bangsa Indonesia. Masyarakat adat kita telah menjalankan prinsip tersebut selama ratusan tahun sebelum negara ini (baca : pemerintah) menerapkan tatanan ekonomi yang berpola dan berpijak pada faham kapitalisme dan liberalisme, faham-faham yang berasal dari negara-negara barat dan berkembang pesat pada abad kesembilan belas. Kita tidak dapat memungkiri bahwa sejarah mencatat dengan kedua faham inilah negara-negara barat mencapai kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta bisa jadi telah mencapai puncaknya pada abad keduapuluh.
Pada saat era perang dingin, rivalitas teknologi (khususnya teknologi militer) antara blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dan blok Timur (eks Uni Soviet dan sekutunya) menjadi tidak terelakan dan perlombaan senjata nuklir menjadi ancaman teramat serius bagi kelangsungan umat manusia. Namun, ada faktor yang tidak kalah pentingnya dari rivalitas tersebut, yaitu adanya suatu kenyataan yang bertolak belakang dimana Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang kita fahami sebagai negara-negara barat memiliki tingkat kemakmuran yang jauh lebih baik dibandingkan rival mereka. Entah secara kebetulan atau memang hasil dari penerapan yang konsisten terhadap faham kapitalisme dan liberalisme, nagara-negara barat yang menganut faham tersebut memiliki kemajuan ekonomi yang jauh lebih baik dan memiliki pesona ekonomi tersendiri, dibandingkan rival mereka yang menerapkan doktrin yang berlawanan.
Mungkin, karena kenyataan itulah stakeholder di negara kita tergoda untuk meniru sistem ekonomi yang digunakan negara-negara barat. Akan tetapi, pada sisi lain nampaknya masih ada suatu kegamangan bagi penguasa saat itu untuk meninggalkan sepenuhnya tatanan ekonomi yang berbasis sosial yang sudah mengakar dalam masyarakat adat kita. Kita melahirkan tatanan ekonomi ‘gado-gado’ dengan impian dapat mencapai pertumbuhan ekonomi seperti negara-negara barat. Dikatakan ekonomi ‘gado-gado’ karena kita seperti memaksakan pemberlakuan suatu sistem yang bagi masyarakat kita suatu barang baru dan disandingkan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang pada lapisan-lapisan tertentu pada masyarakat kita telah mendarah daging. Proses kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi di negara kita tidak terlepas dari hancurnya ekonomi pada regime Orde Baru dibawah kepemimpinan Soekarno yang menerapkan sosialisme ekonomi, kedekatan regime Orde Baru dibawah kepimpinan Soeharto dengan negara-negara barat, pengaruh ekonom-ekonom muda yang cerdas yang tidak lain adalah alumni Amerika Serikat yang berhasil dirangkul oleh penguasa saat itu, serta adanya suatu kemungkinan pengaruh negara-negara barat sendiri agar negara besar yang baru bergejolak ini memiliki landasan ekonomi yang kuat guna menangkal masuknya faham sosialisme dan komunisme di Indonesia.
Korporasi tumbuh pesat pada tatanan ekonomi yang berlandaskan pada kapitalisme dan liberasime. Korporasi bukan hanya menjadi pemain utama sistem ekonomi kapital dan liberal, tetapi bagi korporasi-korporasi raksasa mereka berubah menjadi lembaga yang untouchable dan mampu mempengarui kebijakan ekonomi dan politik yang akan diambil oleh stakeholder negara.
Ekonomi kapital dan liberal menjadi tempat tumbuh suburnya korporasi dan sangat menguntungkan bagi pemilik korporasi. Bisakah kita bayangkan jika ada korporasi-korporasi yang memiliki asset luar biasa besar dan memperoleh pendapatan yang luar biasa besar. Maka tidak aneh jika korporasi dan pemilik korporasi memiliki power dan menjadi begitu powerful. Bahkan Korporasi dan pemilik korporasi yang seperti itu mampu ‘memaksakan’ kehendaknya terhadap suatu negara tertentu.
Ironisnya adalah pendapatan yang sedemikian besarnya yang mereka peroleh dari sumber-sumber yang ada di masyarakat luas hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sementara masyarakat banyak yang bertempat tinggal dan berada di mana sumber-sumber alam tersebut dieksploitasi tidak mendapatkan hasil yang optimal, atau bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali. Korporasi-korporasi tersebut sering kali mengabaikan perananan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Sehingga, meskipun korporasi-korporasi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dan seperti di negara-negara barat mampu memberikan kemakmuran luar biasa bagi masyarakatnya, korporasi-korporasi pada kenyataannya telah menelantarkan hak-hak masyarakat dimana sumber-sumber alam itu berasal, menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan membiarkan terjadinya (kalau tidak mau dibilang sebagai penyebab) pelanggaran hak asasi manusia. Sungguh ironis memang. Kekayaan alam sebagai anugerah dari Tuhan sang pencipta alam yang semestinya mampu dinikmati oleh masyarakat luas, pada kenyataannya hanya dinikmati kelompok-kelompok tertentu saja.
Dan mengapakah kita membiarkan stakeholder kita memelihara keberlangsungan ekonomi yang seperti itu? Jawabannya memang tidak mudah. Kita telah memilih untuk berpedoman ke negara-negara barat, meskipun dengan tanggung-tanggung mengadopsi ekonomi kapital dan liberal mereka. Kita telah menerima donasi yang jumlahnya tidak sedikit dari negara-negara barat untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi kita. Berpaling arah sama saja menghiananti kepercayaan para negara donator. Disamping tentu saja ada kelompok-kelompok tertentu di negara ini yang mendapatkan ‘anugerah’ dari pemberlakuan tatanan ekonomi ‘gado-gado’ tadi. Akan tetapi, ada juga fakta yang tidak bisa kita ingkari bahwa dalam tatanan yang saat ini kita terapkanlah, kita merasakan (atau paling tidak pernah merasakan) adanya pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan sebelum dihantam badai krisis ekonomi regional pasca lengsernya Soeharto.
Tidak ada yang salah dengan ekonomi liberal atau ekonomi ‘gado-gado’ tadi. Tetapi, ketika tatanan ekonomi yang demikian telah menimbulkan masalah kesenjangan kemakmuran dan ketidakpedulian sosial, masihkah realistis kita berharap akan mendapatkan manfaat positif darinya?
Dan apa yang terjadi pada saat ini? Belum habis dekade pertama abad keduapuluh satu, kita harus menyaksikan krisis global yang ironisnya justru bermula dari negara penganut utama ekonomi kapitalis dan liberal dengan korporasi-korporasi raksasanya yang luar biasa. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat diyakini bermula dari krisis subprime yaitu kredit macet perumahan untuk kelas bawah. Krisis ekonomi di Amerika Serikat ini merupakan krisis terparah sejak krisis di tahun dua puluhan dan menimbulkan ketidakpercayaan para pelaku pasar. Imbas dari krisis keuangan AS ini telah melanda sebagian besar negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Apakah ini merupakan kegagalan ekonomi kapitalis dan liberal? Lagi-lagi tidak mudah untuk menjawabnya. Tampilnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 dengan dukungan tim ekonomi yang pasti berbeda dengan tim ekonomi George W. Bush belum tentu dapat memberikan hasil positif dalam waktu singkat, meski harapan besar dibebankan kepada presiden Afro-American pertama tersebut. Selain itu, sangat mustahil Amerika Serikan akan berpaling kepada tatanan ekonomi yang didasarkan pada faham yang selama ini dikenal bertolak belakang dengan prinsip-prinsip liberalisme dan kapitalisme.
Lantas bagaimana dengan kita? Perlukah negara ini meninggalkan ekonomi ‘gado-gado’ tadi dengan Ekonomi Kerakyatan dan meningalkan korporasi sebagai ujung tombak pembangunan? Sekarang masalahnya adalah bukan mana yang lebih baik, tetapi beranikah kita merubah tatanan yang menimbulkan masalah dengan tatanan yang lebih merakyat. Siapkah pemerintah dan masyarakat kita menerapkan sistem Ekonomi Kerakyatan tadi dan mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha rakyat, koperasi-koperasi (bukan korporasi-korporasi!) dan usaha-usaha swadaya lainnya menjadi pemain utama dan ujung tombak pembangunan nasional?
Kita bisa berslogan lebih dibandingkan Barack Obama yang selalu menyampaikan tema “Change. We Believe In” dalam setiap kampanyenya namun sungguh ironis karena nampaknya bakal menampilkan tokoh-tokoh lama (tokoh-tokoh yang berada disekitar Bill Clinton) dalam susunan kabinetnya. Tokoh-tokoh yang bisa saja sebenarnya mereka adalah pemicu krisis global yang terjadi saat ini, seperti yang tanpa kita duga seorang Jeffrey D. Sachs, Guru Besar Ekonomi dan Direktur Earth Institute pada Colombia University menuding kebijakan Alan Greenspan, mantan Chairman Federal Reserve (Bank Sentralnya AS) dan tokoh keuangan yang sangat dipuji sebagai pemicu krisis global saat ini, dan menurut Sachs krisis global saat ini bakal dikenang sebagai Greenspan’s Folly atau Ketololan Greenspan (Koran Tempo, Senin tanggal 10 November 2008).
Kita pun bisa meneriakan slogan yang sama : “Change. We Believe In”, dan bukan hanya slogan : “Anti Korporasi! Anti Korporasi!”.
Kita mesti memiliki keberanian untuk tidak mempedulikan korporasi (dan tentu saja si pemilik korporasi) yang tidak peduli pada masyarakat luas. Kita memiliki mekanisme hukum untuk melakukan gugatan terhadap korporasi yang tidak bertanggung jawab. Yang harus kita pedulikan adalah kebutuhan dan hak-hak masyarakat serta keterlibatan masyarakat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas. Untuk lebih memberdayakan masyarakat pemerintah selaku regulator dan stakeholder negara harus megeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung. Tanpa kepedulian pemerintah, maka pemberdayaan masyarakat pada pembangunan ekonomi tidak menghasilkan apa-apa. Ekonomi kerakyatan ini harus didukung untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kemakmuran bersama. Memang tidak ada yang sama kaya, tidak ada yang sama miskin (karena kita memang bukan negara sosialis dalam pengertian eksistensialisme dan tidak menganut faham Marxisme), tetapi kita harus memperkecil kesenjangan tingkat kemakmuran dan berupaya mengurangi ketidakadilan sosial.
Kita tidak membutuhkan suatu New Deal-nya Franklin D. Roosevelt yang baru. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berubah. Barack Obama melontarkan kata-kata inspiratif : Yes, We can. Kita pun bisa!
Jakarta, 10 November 2008
Penulis berkerja di Jakarta Selatan dan tinggal di Bogor.
Jumat, 20 Februari 2009
Rabu, 18 Februari 2009
PEMISAHAN USAHA DALAM KERANGKA UU PT
Oleh ; Sandi Suwardi *
Undang-undang yang mengatur perseroan terbatas, atau disingkat PT, telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dengan disahkan dan diundangkannya UU PT, maka undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, landasan hukum bagi PT didasarkan dan mengacu kepada UU PT.
Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan untuk mengganti undang-undang yang mengatur PT adalah sebagaimana dicantumkan dalam konsiderans menimbang UU PT yaitu bahwa undang-undang yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Meskipun mengundang banyak kritik dan keberatan, khususnya dari kalangan pengusaha yang menilai pemberlakukan UU PT justru akan menghambat laju investasi dan kegiatan usaha, namun sejumlah kalangan menyambut positif diberlakukannya UU PT. Undang-undang baru ini dinilai lebih komprehensif dan mengakomodasi perkembangan teknologi dalam dunia usaha, serta membarikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat dan lingkungan hidup dari kegiatan-kegiatan PT atau putusan para pemegang saham utama (major shareholders) yang menyangkut kelangsungan usaha PT.
Sebagai contoh, beberapa ketentuan baru yang dimuat dalam UU PT yang pada undang-undang lama tidak diatur, adalah :
Dimungkinkannya penggunaan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Pasal 77 ayat 1).
Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikalangan dunia usaha lebih dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (Pasal 74 ayat 1).
Diaturnya masalah pemisahan usaha atau dalam UU PT dinamai Pemisahan.
Perbuatan hukum penggabungan (merger), peleburan (consolidation), pengambilalihan (acquisition atau take-over) dan pemisahan wajib memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (Pasal 126 ayat 1).
Selain apa yang dikemukan diatas, ada beberapa ketentuan baru yang dicantumkan atau merubah ketentuan-ketentuan lama yang diatur dalam undang-undang yang lama, yang tidak mungkin disajikan secara detail dalam tulisan ini. Tulisan ini hanya memfokuskan pada masalah pemisahan usaha atau yang dalam UU PT disebut Pemisahan.
Seiring berkembangnya dunia usaha dan meluasnya kegiatan usaha dalam suatu PT, maka pemisahan beberapa usaha atau Pemisahan dalam satu PT menjadi lebih dari satu PT diantaranya untuk melakukan efisiensi usaha dan menekan ongkos operasi disamping untuk mengejar laba yang lebih maksimal menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh pelaku usaha. Pemisahan memungkinkan bagi pengusaha untuk memisahkan satu atau beberapa kegiatan usaha yang dilakukan suatu PT ke dalam PT yang menerima Pemisahan. Dengan cara ini, PT yang melakukan Pemisahan dapat lebih memfokuskan pada usaha intinya (core business) tanpa pemegang saham harus kehilangan kontrol atau kendali atas PT yang menerima Pemisahan. Pemisahan juga dapat mengurangi risiko usaha pada PT akibat meluasnya kegiatan usaha yang dilakukan PT yang bersangkutan.
Meskipun demikian, pelaku usaha tidak cukup hanya melihat sisi positif dari pemisahan PT. Peraturan hukum yang berlaku dan resiko bisnis yang mungkin akan dihadapi perlu dicermati dan diantisipasi. Pemahaman tentang konsep Pemisahan dan sejauh mana pengaturan hukum yang diberikan harus pula dicermati oleh pelaku usaha untuk menghindari resiko bisnis yang tidak perlu dihadapi. Apalagi pengaturan masalah Pemisahan ini merupakan suatu ketentuan baru dalam UU PT yang tidak dikenal dalam undang-undang lama. Undang-undang lama hanya mengatur masalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan belum mengatur masalah Pemisahan.
Hal pertama yang harus diketahui adalah pengertian Pemisahan itu sendiri berdasarkan UU PT. UU PT dalam Pasal 1 mendefinisikan Pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa : (i) sebagai akibat dari Pemisahan akan muncul paling tidak satu PT baru, (ii) yang dilakukan adalah pemisahan usaha dan bukan pemisahan saham, dan (iii) terjadinya peralihan aktiva dan pasiva karena hukum.
Konsep yang dianut UU PT ini melahirkan 2 (dua) jenis Pemisahan, dimana pemisahan dapat dilakukan dengan cara Pemisahan murni dan Pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan PT yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum (Pasal 135 ayat 2). Sedangkan pada Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan PT yang melakukan Pemisahan tetap ada atau tidak berakhir (Pasal 135 ayat 3). Pemisahan tidak murni dikenal juga sebagai spin off.
Kedua cara Pemisahan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari PT yang melakukan Pemisahan. Dan perbedaannya terletak pada eksistensi PT yang melakukan Pemisahan setelah Pemisahan dilakukan. Pada cara yang pertama, yaitu Pemisahan murni, PT yang melakukan Pemisahan berakhir karena hukum, sedangkan pada cara yang kedua, yaitu Pemisahan tidak murni, PT yang melakukan Pemisahan tidak berakhir.
Dari sini timbul 2 (dua) pertanyaan dan masalah, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” pada peralihan aktiva dan pasiva. Apakah pengertiannya sama dengan beralih secara hukum, misalnya, pada kasus pewarisan, dimana tidak diperlukan dokumen hukum atas peristiwa peralihan tersebut. Kita beruntung UU PT memberikan penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” pada kasus Pemisahan ini. Dalam penjelasan Pasal 135 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan title umum sehinga tidak diperlukan akta peralihan. Dengan demikian jelaslah bahwa peralihan aktiva dan pasiva tersebut tidak memerlukan suatu akta atau dokumen peralihan sebagaimana jika kita mengalihkan asset atau barang, seperti contohnya tanah dan saham.
Masalah yang kedua, PT yang melakukan Pemisahaan pada cara Pemisahan murni berakhir karena hukum. Masalahnya adalah apakah diperlukan suatu proses atau mekanisme tertentu sebagaimana yang harus dilakukan pada pembubaran atau pengakhiran PT. Hal ini menyangkut pula status badan hukum PT yang bersangkutan. Dengan berakhirnya suatu PT maka berakhir pula status badan hukum PT tersebut. Sayangnya UU PT tidak menjelaskan apa yang dimaksud atau apakah diperlukan suatu proses tertentu berkaitan dengan berakhir karena hukum dalam kasus Pemisahan ini. Hal ini dapat melahirkan perbedaan persepsi pada pelaksanaannya nanti, apalagi peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah yang akan diberlakukan sebagai peraturan lebih lanjut dari Pemisahan harus sepatutnya memasukan ketentuan bahwa PT yang melakukan Pemisahan berakhir karena hukum tidak memerlukan suatu akta pengakhiran dan perlu juga ditegaskan apakah harus dilakukan proses likuidasi atau tidak atas PT tersebut sebagaimana dilakukan terhadap pembubaran PT. Hal ini penting dimasukan kedalam Peraturan Pemerintah nantinya, diantaranya untuk menghindari perbedaan penafsiran pada pelaksanaannya dan adanya kepastian hukum berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pemisahan.
Mengacu kepada UU PT, maka PT yang berakhir karena hukum dalam kasus Pemisahan murni tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembubaran PT, dimana dalam hal terjadi pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi (Pasal 142). Dengan demikian semua ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi dalam UU PT tidak dapat diterapkan pada kasus berakhirnya secara hukum suatu PT dalam kasus Pemisahan murni.
Berakhirnya secara hukum suatu PT yang melakukan Pemisahan murni juga berkaitan erat dengan status badan hukum dari PT tersebut. Berakhirnya PT mengakibatkan berakhirnya status badan hukum. Disini timbul permasalahan, apakah PT yang melakukan Pemisahan murni statusnya sebagai badan hukum langsung berakhir. UU PT dalam Pasal 143 ayat 1 menegaskan bahwa pembubaran PT tidak mengakibatkan PT kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Oleh karena berakhirnya PT karena hukum dalam Pemisahan murni tidaklah sama dengan pembubaran PT, maka ketentuan Pasal 143 ayat 1 tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus Pemisahan murni. Penulis berpendapat di dalam Peraturan Pemerintah nantinya yang mengatur lebih lanjut Pemisahan perlu ditegaskan kapan berakhirnya status badan hukum PT yang melakukan Pemisahan murni.
Ketentuan mengenai status badan hukum PT yang berakhir karena Pemisahan diatur dalam Pasal 152 ayat 5 juncto ayat 6 UU PT. Menteri, yaitu menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia, mencatat berakhirnya status badan hukum PT karena Pemisahan dan menghapus nama PT yang status badan hukumnya berakhir tersebut dari daftar Perseroan.
Disamping itu, kita perlu mengamati mekanisme Pemisahan yang diatur dalam UU PT. Salah satu pasal dalam UU PT, yaitu Pasal 126 ayat 1 yang menjadi sorotan sebagian kalangan pelaku usaha karena dianggap berpotensi menghambat laju investasi dan kegiatan usaha, mewajibkan perbuatan hukum Pemisahan memperhatikan kepentingan (a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan; (b) kreditor dan mitra usaha lainnya; dan (c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Ketentuan inilah yang diprotes sebagian kalangan dunia usaha. Kata-kata ‘tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu’ dapat diartikan pihak-pihak tertentu tersebut (seperti pemegang saham minoritas dan karyawan) dapat membatalkan Pemisahan jika menurut pendapat mereka akan merugikan kepentingan mereka.
Keputusan untuk melakukan Pemisahan harus didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham yang tidak setuju untuk melakukan Pemisahan dapat meminta PT yang akan melakukan Pemisahan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar (Pasal 126 ayat 2 juncto Pasal 62 ayat 1).
Direksi dari PT yang akan melakukan Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat 2). Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana Pemisahan dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan (penjelasan Pasal 127 ayat 2). Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman (Pasal 127 ayat 4) dan jika dalam jangka waktu tersebut Kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pemisahan (Pasal 127 ayat 5). Jika terdapat keberatan dari kreditor yang tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan penyelesaian (Pasal 127 ayat 6) dan selama penyelesaian tersebut belum tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan (Pasal 127 ayat 7).
Selanjutnya, rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 128 ayat 1).
Pada akhirnya, ketentuan mengenai Pemisahan yang diatur dalam UU PT memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat segera memberlakukan Peraturan Pemerintah yang dimaksud secara komprehensif dan tidak menimbulkan multi tafsir, sebab : (i) ketentuan-ketentuan UU PT mengenai Pemisahan memang harus ditindaklanjuti dengan suatu peraturan pelaksana; (ii) kegiatan dunia usaha yang semakin berkembang disertai adanya suatu kebutuhan untuk melakukan efisiensi usaha untuk mendapatkan laba yang lebih maksimal, diantaranya dengan melakukan pemisahan usaha; (iii) beberapa kendala sebagaimana diuraikan di atas yang membutuhkan kepastian segera untuk menghindari timbulnya masalah dikemudian hari dalam pelaksanaan Pemisahan; dan (iv) pelaku usaha, pengacara, notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan membutuhkan suatu aturan yang memuat ketentuan teknis pelaksaan Pemisahan.
Diharapkan dengan diberlakukannya UU PT dan segera dikeluarkannya peraturan-peraturan pelaksanaannya dapat menjadi landasan hukum yang memadai untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya peraturan yang komprehensif dan berimbang.
* Penulis adalah pemerhati hukum, alumnus Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia.
Undang-undang yang mengatur perseroan terbatas, atau disingkat PT, telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dengan disahkan dan diundangkannya UU PT, maka undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, landasan hukum bagi PT didasarkan dan mengacu kepada UU PT.
Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan untuk mengganti undang-undang yang mengatur PT adalah sebagaimana dicantumkan dalam konsiderans menimbang UU PT yaitu bahwa undang-undang yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.
Meskipun mengundang banyak kritik dan keberatan, khususnya dari kalangan pengusaha yang menilai pemberlakukan UU PT justru akan menghambat laju investasi dan kegiatan usaha, namun sejumlah kalangan menyambut positif diberlakukannya UU PT. Undang-undang baru ini dinilai lebih komprehensif dan mengakomodasi perkembangan teknologi dalam dunia usaha, serta membarikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat dan lingkungan hidup dari kegiatan-kegiatan PT atau putusan para pemegang saham utama (major shareholders) yang menyangkut kelangsungan usaha PT.
Sebagai contoh, beberapa ketentuan baru yang dimuat dalam UU PT yang pada undang-undang lama tidak diatur, adalah :
Dimungkinkannya penggunaan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Pasal 77 ayat 1).
Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang dikalangan dunia usaha lebih dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) bagi PT yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam (Pasal 74 ayat 1).
Diaturnya masalah pemisahan usaha atau dalam UU PT dinamai Pemisahan.
Perbuatan hukum penggabungan (merger), peleburan (consolidation), pengambilalihan (acquisition atau take-over) dan pemisahan wajib memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (Pasal 126 ayat 1).
Selain apa yang dikemukan diatas, ada beberapa ketentuan baru yang dicantumkan atau merubah ketentuan-ketentuan lama yang diatur dalam undang-undang yang lama, yang tidak mungkin disajikan secara detail dalam tulisan ini. Tulisan ini hanya memfokuskan pada masalah pemisahan usaha atau yang dalam UU PT disebut Pemisahan.
Seiring berkembangnya dunia usaha dan meluasnya kegiatan usaha dalam suatu PT, maka pemisahan beberapa usaha atau Pemisahan dalam satu PT menjadi lebih dari satu PT diantaranya untuk melakukan efisiensi usaha dan menekan ongkos operasi disamping untuk mengejar laba yang lebih maksimal menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh pelaku usaha. Pemisahan memungkinkan bagi pengusaha untuk memisahkan satu atau beberapa kegiatan usaha yang dilakukan suatu PT ke dalam PT yang menerima Pemisahan. Dengan cara ini, PT yang melakukan Pemisahan dapat lebih memfokuskan pada usaha intinya (core business) tanpa pemegang saham harus kehilangan kontrol atau kendali atas PT yang menerima Pemisahan. Pemisahan juga dapat mengurangi risiko usaha pada PT akibat meluasnya kegiatan usaha yang dilakukan PT yang bersangkutan.
Meskipun demikian, pelaku usaha tidak cukup hanya melihat sisi positif dari pemisahan PT. Peraturan hukum yang berlaku dan resiko bisnis yang mungkin akan dihadapi perlu dicermati dan diantisipasi. Pemahaman tentang konsep Pemisahan dan sejauh mana pengaturan hukum yang diberikan harus pula dicermati oleh pelaku usaha untuk menghindari resiko bisnis yang tidak perlu dihadapi. Apalagi pengaturan masalah Pemisahan ini merupakan suatu ketentuan baru dalam UU PT yang tidak dikenal dalam undang-undang lama. Undang-undang lama hanya mengatur masalah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan belum mengatur masalah Pemisahan.
Hal pertama yang harus diketahui adalah pengertian Pemisahan itu sendiri berdasarkan UU PT. UU PT dalam Pasal 1 mendefinisikan Pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa : (i) sebagai akibat dari Pemisahan akan muncul paling tidak satu PT baru, (ii) yang dilakukan adalah pemisahan usaha dan bukan pemisahan saham, dan (iii) terjadinya peralihan aktiva dan pasiva karena hukum.
Konsep yang dianut UU PT ini melahirkan 2 (dua) jenis Pemisahan, dimana pemisahan dapat dilakukan dengan cara Pemisahan murni dan Pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan PT yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum (Pasal 135 ayat 2). Sedangkan pada Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan PT yang melakukan Pemisahan tetap ada atau tidak berakhir (Pasal 135 ayat 3). Pemisahan tidak murni dikenal juga sebagai spin off.
Kedua cara Pemisahan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari PT yang melakukan Pemisahan. Dan perbedaannya terletak pada eksistensi PT yang melakukan Pemisahan setelah Pemisahan dilakukan. Pada cara yang pertama, yaitu Pemisahan murni, PT yang melakukan Pemisahan berakhir karena hukum, sedangkan pada cara yang kedua, yaitu Pemisahan tidak murni, PT yang melakukan Pemisahan tidak berakhir.
Dari sini timbul 2 (dua) pertanyaan dan masalah, yaitu yang pertama apa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” pada peralihan aktiva dan pasiva. Apakah pengertiannya sama dengan beralih secara hukum, misalnya, pada kasus pewarisan, dimana tidak diperlukan dokumen hukum atas peristiwa peralihan tersebut. Kita beruntung UU PT memberikan penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” pada kasus Pemisahan ini. Dalam penjelasan Pasal 135 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan title umum sehinga tidak diperlukan akta peralihan. Dengan demikian jelaslah bahwa peralihan aktiva dan pasiva tersebut tidak memerlukan suatu akta atau dokumen peralihan sebagaimana jika kita mengalihkan asset atau barang, seperti contohnya tanah dan saham.
Masalah yang kedua, PT yang melakukan Pemisahaan pada cara Pemisahan murni berakhir karena hukum. Masalahnya adalah apakah diperlukan suatu proses atau mekanisme tertentu sebagaimana yang harus dilakukan pada pembubaran atau pengakhiran PT. Hal ini menyangkut pula status badan hukum PT yang bersangkutan. Dengan berakhirnya suatu PT maka berakhir pula status badan hukum PT tersebut. Sayangnya UU PT tidak menjelaskan apa yang dimaksud atau apakah diperlukan suatu proses tertentu berkaitan dengan berakhir karena hukum dalam kasus Pemisahan ini. Hal ini dapat melahirkan perbedaan persepsi pada pelaksanaannya nanti, apalagi peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah yang akan diberlakukan sebagai peraturan lebih lanjut dari Pemisahan harus sepatutnya memasukan ketentuan bahwa PT yang melakukan Pemisahan berakhir karena hukum tidak memerlukan suatu akta pengakhiran dan perlu juga ditegaskan apakah harus dilakukan proses likuidasi atau tidak atas PT tersebut sebagaimana dilakukan terhadap pembubaran PT. Hal ini penting dimasukan kedalam Peraturan Pemerintah nantinya, diantaranya untuk menghindari perbedaan penafsiran pada pelaksanaannya dan adanya kepastian hukum berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pemisahan.
Mengacu kepada UU PT, maka PT yang berakhir karena hukum dalam kasus Pemisahan murni tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembubaran PT, dimana dalam hal terjadi pembubaran PT wajib diikuti dengan proses likuidasi (Pasal 142). Dengan demikian semua ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi dalam UU PT tidak dapat diterapkan pada kasus berakhirnya secara hukum suatu PT dalam kasus Pemisahan murni.
Berakhirnya secara hukum suatu PT yang melakukan Pemisahan murni juga berkaitan erat dengan status badan hukum dari PT tersebut. Berakhirnya PT mengakibatkan berakhirnya status badan hukum. Disini timbul permasalahan, apakah PT yang melakukan Pemisahan murni statusnya sebagai badan hukum langsung berakhir. UU PT dalam Pasal 143 ayat 1 menegaskan bahwa pembubaran PT tidak mengakibatkan PT kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Oleh karena berakhirnya PT karena hukum dalam Pemisahan murni tidaklah sama dengan pembubaran PT, maka ketentuan Pasal 143 ayat 1 tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus Pemisahan murni. Penulis berpendapat di dalam Peraturan Pemerintah nantinya yang mengatur lebih lanjut Pemisahan perlu ditegaskan kapan berakhirnya status badan hukum PT yang melakukan Pemisahan murni.
Ketentuan mengenai status badan hukum PT yang berakhir karena Pemisahan diatur dalam Pasal 152 ayat 5 juncto ayat 6 UU PT. Menteri, yaitu menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan hak asasi manusia, mencatat berakhirnya status badan hukum PT karena Pemisahan dan menghapus nama PT yang status badan hukumnya berakhir tersebut dari daftar Perseroan.
Disamping itu, kita perlu mengamati mekanisme Pemisahan yang diatur dalam UU PT. Salah satu pasal dalam UU PT, yaitu Pasal 126 ayat 1 yang menjadi sorotan sebagian kalangan pelaku usaha karena dianggap berpotensi menghambat laju investasi dan kegiatan usaha, mewajibkan perbuatan hukum Pemisahan memperhatikan kepentingan (a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan; (b) kreditor dan mitra usaha lainnya; dan (c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Ketentuan inilah yang diprotes sebagian kalangan dunia usaha. Kata-kata ‘tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu’ dapat diartikan pihak-pihak tertentu tersebut (seperti pemegang saham minoritas dan karyawan) dapat membatalkan Pemisahan jika menurut pendapat mereka akan merugikan kepentingan mereka.
Keputusan untuk melakukan Pemisahan harus didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham yang tidak setuju untuk melakukan Pemisahan dapat meminta PT yang akan melakukan Pemisahan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar (Pasal 126 ayat 2 juncto Pasal 62 ayat 1).
Direksi dari PT yang akan melakukan Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat 2). Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana Pemisahan dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan (penjelasan Pasal 127 ayat 2). Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman (Pasal 127 ayat 4) dan jika dalam jangka waktu tersebut Kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pemisahan (Pasal 127 ayat 5). Jika terdapat keberatan dari kreditor yang tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan penyelesaian (Pasal 127 ayat 6) dan selama penyelesaian tersebut belum tercapai, Pemisahan tidak dapat dilaksanakan (Pasal 127 ayat 7).
Selanjutnya, rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 128 ayat 1).
Pada akhirnya, ketentuan mengenai Pemisahan yang diatur dalam UU PT memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat segera memberlakukan Peraturan Pemerintah yang dimaksud secara komprehensif dan tidak menimbulkan multi tafsir, sebab : (i) ketentuan-ketentuan UU PT mengenai Pemisahan memang harus ditindaklanjuti dengan suatu peraturan pelaksana; (ii) kegiatan dunia usaha yang semakin berkembang disertai adanya suatu kebutuhan untuk melakukan efisiensi usaha untuk mendapatkan laba yang lebih maksimal, diantaranya dengan melakukan pemisahan usaha; (iii) beberapa kendala sebagaimana diuraikan di atas yang membutuhkan kepastian segera untuk menghindari timbulnya masalah dikemudian hari dalam pelaksanaan Pemisahan; dan (iv) pelaku usaha, pengacara, notaris dan pihak-pihak yang berkepentingan membutuhkan suatu aturan yang memuat ketentuan teknis pelaksaan Pemisahan.
Diharapkan dengan diberlakukannya UU PT dan segera dikeluarkannya peraturan-peraturan pelaksanaannya dapat menjadi landasan hukum yang memadai untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya peraturan yang komprehensif dan berimbang.
* Penulis adalah pemerhati hukum, alumnus Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia.
Langganan:
Komentar (Atom)
Postingan
